Jakarta – Salah satu ikon pariwisata kebanggaan Indonesia, Wayag di Raja Ampat, Papua Barat Daya, kini ditutup sementara dari kunjungan wisatawan. Penutupan akses menuju gugusan pulau karst yang memukau di Distrik Waigeo Barat Kepulauan ini merupakan imbas dari pemalangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Situasi ini memicu kekhawatiran dan memerlukan solusi konkret dari berbagai pihak.
Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam, menegaskan bahwa pembatasan atau penghentian sementara kunjungan wisatawan ke Pulau Wayag ini diambil sebagai langkah antisipasi untuk mencegah insiden yang tidak diinginkan menimpa para pengunjung. “Saya minta supaya aktivitas wisata di Waigeo Barat Kepulauan ditutup sementara,” ujarnya di Sorong pada Kamis, 12 Juni 2024. Keputusan ini diambil demi menjaga keselamatan dan kenyamanan wisatawan di tengah dinamika sosial yang sedang berlangsung.
Warga Memalang Akses ke Wayag
Aksi pemalangan akses menuju Wayag ini berakar dari keputusan penting Presiden Prabowo Subianto. Pada Senin, 9 Juni 2024, dalam rapat terbatas bersama sejumlah menteri, Presiden mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Perusahaan-perusahaan yang IUP-nya dicabut tersebut meliputi PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera Mining (KSM).
Dampak langsung dari pencabutan IUP ini dirasakan oleh masyarakat lokal. Karyawan dari PT Melia Raymond Perkasa dan PT KSM, yang selama ini menggantungkan hidup dari operasional perusahaan tambang nikel tersebut, kini menghadapi ketidakpastian. Kekecewaan dan aspirasi yang tidak terpenuhi inilah yang mendorong mereka untuk melakukan pemalangan, memblokade akses menuju spot wisata ikonik Wayag.
Menyikapi situasi yang berkembang, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat segera mengambil langkah konkret. Pada Rabu, 11 Juni, delegasi pemerintah melakukan kunjungan langsung ke Pulau Manyaifun dan Batan Pele. Kunjungan ini bertujuan untuk melihat kondisi di lapangan dan secara langsung mendengarkan aspirasi serta keluh kesah masyarakat terdampak. “Kami sudah turun ke Pulau Manyaifun dan mendengar aspirasi mereka, itulah yang akan kami bahas dalam kegiatan gelar tikar adat,” jelas Bupati Orideko Burdam.
Bupati menekankan pentingnya menyelesaikan segala persoalan yang ada dengan pendekatan yang bijak, demi mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat yang terdampak penutupan tambang nikel. “Saya minta, mari kita hindari konflik, kita mengedepankan komunikasi yang baik. Tapi pada intinya nanti kita dalam waktu dekat kita gelar tikar adat untuk mencari solusi konkret,” pungkasnya, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menemukan titik temu melalui musyawarah adat.
Turis Diusir dari Wayag
Ketegangan di wilayah tersebut bukanlah hal baru. Sebelumnya, sebuah insiden pengusiran turis oleh masyarakat adat di kawasan ekowisata Raja Ampat sempat viral di media sosial. Video yang tersebar di reels #FolkKonoha menunjukkan sekelompok orang berbaju hitam berteriak di dekat kapal yang mengangkut wisatawan asing, menyerukan agar para turis segera meninggalkan wilayah mereka. Sumber dari Tempo di Raja Ampat membenarkan bahwa peristiwa tersebut terjadi di Pulau Wayag, di wilayah utara Raja Ampat, dan pelaku pengusiran adalah warga sekitar Wayag sendiri. Insiden ini mengindikasikan adanya ketegangan laten yang perlu ditangani dengan serius.
Wayag sendiri adalah permata tersembunyi dan salah satu ikon utama pariwisata Raja Ampat. Dikenal dengan hamparan pasir putihnya yang memikat, serta kumpulan bukit dan gunung karst yang menjulang megah di tengah laut biru jernih, pemandangan Wayag selalu berhasil memukau wisatawan dari seluruh dunia. Dari puncaknya, pengunjung dapat menyaksikan keindahan alam laut Raja Ampat yang tiada tara, sebuah panorama yang tak terlupakan. Penutupan sementara Wayag ini tentu menjadi perhatian serius bagi industri pariwisata dan seluruh pihak yang peduli terhadap kelestarian serta keberlanjutan Raja Ampat.
Antara dan Martha Warta Silaban berkontribusi dalam penulisan artikel ini.